Goni/PewartaSulut.com
MINAHASA,
Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan cepat terkait kerusakan serta kerugian yang dialami oleh korban banjir di sekitar Danau Tondano.
Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi penilaian dampak banjir yang dilaksanakan pada hari Rabu, (20/08/2025).
Vanda Sarundajang menyoroti perlunya respons pemerintah yang berorientasi pada solusi, mengingat banyaknya pertanyaan dari masyarakat mengenai penanganan pascabanjir.
”Kita memang sedang berpacu dengan waktu. Jangan sampai masalah pascabanjir belum terselesaikan, kita sudah menghadapi masalah baru,” ujarnya di ruang kerjanya.
Banjir yang disebabkan oleh meluapnya Danau Tondano merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk curah hujan tinggi, pendangkalan danau, serta perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
Meskipun demikian, Vanda menekankan bahwa masyarakat mengharapkan solusi konkret dari pemerintah.
Vanda juga menyinggung perihal janji ganti rugi yang pernah disampaikan oleh Kepala BNPB, yang banyak ditanyakan oleh warga melalui pesan singkat maupun media sosial. Pertanyaan serupa juga diterima oleh para camat, lurah, dan kepala desa.
Ia menjelaskan bahwa bantuan beras dari BNPB diberikan kepada warga yang mengungsi di posko-posko yang dikoordinasikan oleh BPBD.
Oleh karena itu, Vanda meminta para camat, lurah, dan kepala desa untuk segera turun ke lapangan dan melakukan pendataan secara akurat terhadap rumah-rumah yang berhak menerima bantuan.
”Kembali dari sini, datang lagi ke masyarakat, turun ke masyarakat, lalu nanti datang lagi ke sini bawa datanya. Kemudian data itu akan kami bawa ke pusat,” tegasnya.
Vanda juga mengingatkan agar pendataan dilakukan secara adil dan jujur, tanpa favoritisme.
Ia juga meminta seluruh jajaran untuk tidak marah jika menerima kritik dari masyarakat, karena kritik tersebut merupakan cerminan harapan masyarakat agar pemerintah bekerja lebih baik.
Setelah pendataan selesai, data tersebut akan diajukan ke BNPB pusat untuk diusulkan mendapatkan bantuan. “Laporan terdampak banjir harus riil, jangan ditambahkan, jangan dikurangi,” tambahnya.