Goni/Pewartasulut.com
Manado,
Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM-Nus) se-Sulawesi Utara (Sulut), yang dipimpin oleh Nadya Gosal, menyatakan perlunya revolusi dan reformasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Pernyataan ini disampaikan menyusul berbagai isu yang dinilai mencerminkan ketidakpedulian terhadap rakyat.
“Kami melihat situasi bangsa kita hari ini, dan kami menilai bahwa perlu adanya revolusi dan reformasi terhadap DPR dan Polri,” ujar Nadya Gosal dalam keterangan persnya.
Isu kenaikan tunjangan DPR menjadi sorotan utama, yang dianggap tidak menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat.
BEM se-Sulut juga menyoroti insiden yang menimpa seorang pengemudi ojek online (ojol), yang dianggap mencoreng citra demokrasi.
“Aparat yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung, malah mencederai citranya sendiri,” tegasnya.
Menanggapi berbagai persoalan ini, BEM se-Sulut melaksanakan konsolidasi bersama beberapa BEM yang ada di Sulut, termasuk organisasi masyarakat.
Dalam kajian yang dilaksanakan pada Kamis, (28/09/2025, ditemukan bahwa persoalan bukan hanya soal tunjangan dan gaji DPR di tengah penderitaan rakyat akibat pajak.
Pada tahun 2025, DPR mengalokasikan anggaran Rp2,46 triliun untuk reses dan penyerapan aspirasi masyarakat.
“Itu berarti setiap anggota DPR mendapatkan Rp4,2 miliar per tahun di luar gaji dan tunjangan,” ungkap hasil kajian BEM se-Sulut.
Namun, sangat disayangkan bahwa pertanggungjawaban dana tersebut tidak dapat diakses, yang mengindikasikan bahwa DPR belum sepenuhnya transparan terhadap keseluruhan anggaran yang ada.
BEM se-Sulut sangat berharap agar segera ada pembenahan baik di DPR pusat sampai ke daerah.
“Jangan sampai rakyat yang hanya menjadi korban dengan keserakahan yang ada,” Pungkasnya.
